oleh

Stop Korupsi di Lambar, LMPP Lambar: Kejati Jangan Diam

Lampung Barat | Ketua Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Marcab Lampung Barat (Lambar) Angkat bicara terkaid beredarnya berita didalam lingkaran Dinas pendidikan dan kebudayaan (Lambar) Senin 17/01/2022

Menyikapi adanya indikasi Mark-up (korupsi) yang telah diberitakan oleh beberapa media online dan saat ini viral di lampung barat maupun sekitarnya.

Dikutip dari beberapa media yang sudah tayang beberapa waktu lalu.

Kutua LMPP Dedi Ferdiansyah meminta pihak Aparat Penegak hukum (APH)
Dapat segera memanggil serta memeriksa administrasi dan realisasinya.dilapangan sesuai apa tidak?

Menurutnya, semua anggaran yang diduga Mark up oleh beberapa media tersebut terhitung dari 2018 hingga 2022 oknum yang bermain Di Disdik Lambar Belum terumkap, hal ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat ataupun publik.

“Kira-kira siapa dalang dibalik Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Lambar sehingga tidak ada yang berani mengungkap dugaan Mark-up (korupsi) anggaran APBD dan APBDP tentang pengadaan barang dan jasa Diinstansi tersebut.” ungkap Dedi

Tambahnya, jika kita baca dari beberapa berita di media yang sudah ditayangkan, sangat banyak dugaan-dugaan Mark-up (Korupsi) di Lambar yang belum terpecahkan dan belum ini ada indikasi dugaan Mark-up (Korupsi) didinas pendidikan lambar, Kata dedi.

Sementara itu, terkaid dugaan Mark-up(Korupsi) Bantuan Oprasional Daerah (Bosda) yang berasal dari APBD dan APBDP guna menganggarkan kebutuhan daerah dan pengadaan lain nya.

Selain untuk kebutuhan daerah, anggaran tersebut juga diperuntunkan untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Mubeller, ATK, dan Kegiatan lain yang menggunakan anggaran APBD dan APBDP.

Dalam hal ini, Bosda pada tahun 2019 senilai, 27.958.482.461, dari anggran tersebut dikeluarkan secara bertahap, tahap awal mengeluarkan dana sebesar, 18.422.916.734, Kemudian ditahap selanjutnya, 9.535.565.727.

Anggaran tersebut berasal dari anggaran APBD, jadi total anggaran yang dikeluarkan untuk benlanja daerah ditahun 2019 lalu sebesar, 17.175.400.000, untuk jumlah sisa dari nilai anggaran mencapai, 10.584.682.461.

Selain itu, pengadaan barang dan jasa untuk beberapa sekolah dilambar menghabiskan dana senilai, 1.432.000.000.

Sementara itu, untuk belanja kontruksi bangunan SMP senilai, 3.872.000.000 yang bersumber dari dana D.A.K

Ditahun yang sama, untuk belanja pengadaan bidang pendidikan SD senilai, 5.741.000.000 yang bersumber dari D.A.K Afirmasi.

Untuk pengadaan buku tingkat SD yang bersumber dari dana D.A.K Reguler senilai, 7.586.000.000.

Sementara pengadaan peralatan alat praktik dan peralatan bengkelotomotif dan kegiatan sanggar belajar (SKB) senilai, 126.500.000.

Selain itu, untuk pengadaan sanggar mubeller, SKB, Paud, kesejahteraan, dan Paket(A,B dan C) dan Lembaga Kusus Pelatihan (LKP) senilai, 250.750.000
Dan pengadaan gapura skb senilai, 50.000.000

Sementara, untuk anggaran ATK senilai, 1.903.440.600 yang dipecah menjadi 46 pembagian, total untuk kegiatan swakelola 209 paket, dengan nilai anggaran pagu, 18.703.000.000, yang menghabiskan 1,9M.

Dari total realisasi yang menggunakan anggaran APBD dan APBDP untuk 313 paket proyek senilai, 78.260.000.000.

Bahkan kita baca didalam pemberitaan tersebut bupati Hi.Parosil Mabsus Bupati Lampung Barat mengatakan, untuk SD dan SMP di 15 Kecamatan Lambar, Bulki habiskan anggaran senilai, 342.193M dan Bosda 27,9M.

Ketua Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP)Marcab Lambar Dedi Ferdiansyah mengatakan, bedasarkan pemberitaan dibeberapa media, terkaid mark-up (korupsi) saya pribadi meminta pihak terkait menangani dugaan itu.

“saya bersama tim LMPP lambar meminta kepada kejati dan pihak terkaid untuk bisa menjalankan tugas sesuai dugaan tersebut.” tegas Dedi Ferdiansyah.

(Tim/Riyan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *